Thursday, April 19, 2012

Pembahasan RUU Penyiaran Libatkan 7 Pakar Penyiaran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Panitia Kerja Komisi I DPP RI untuk RUU Penyiaran, Al Muzzammil Yusuf menerangkan bahwa saat ini Panitia Kerja (Panja) Komisi I untuk RUU Penyiaran telah mengundang tujuh orang pakar penyiaran untuk menjadi tim pakar pendamping dalam penyusunan RUU Penyiaran sebagai usul inisiatif DPR.
Pakar penyiaran yang sudah diputuskan oleh Panja diantaranya Ade Armando, Paulus Widianto, Amir Effendi Siregar, Soekarno Abdulrachman, Ishadi, Sasa DJuarsa, dan Parni Hardi.
“Kami sengaja memilih para pakar penyiaran ini agar undang-undang penyiaran kedepan lebih ideal, lebih komprehensif, berjangka panjang, dan memiliki kepastian hukum bagi industri penyiaran dan masyarakat,” jelas Muzzammil di Gedung DPR RI, Jumat (3/2/2012).
Selain masukan dari para pakar, kata Muzzammil, Panja juga akan meminta masukan para stake holders penyiaran, seperti Komisi Penyiaran Indonesia, LSM yang bergerak dibidang penyiaran, para pemilik industri penyiaran, perguruan tinggi, dan para praktisi penyiaran di daerah. Selain itu Panja juga akan meminta masukan masyarakat luas melalui penjaringan media massa.
“Kami berharap masyarakat dapat terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembuatan UU ini. Sehingga semua pihak merasa memiliki UU ini. ” Pinta Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadialan Sejahtera ini.
Menurut Muzzammil, UU ini akan memberikan dampak pada kehidupan masyarakat secara langsung karena UU ini akan membahas regulasi penyiaran dan konten penyiaran baik TV maupun radio yang setiap hari dikonsumsi oleh masyarakat.
“Saya akan memperjuangkan agar UU ini dapat menyajikan regulasi dan konten penyiaran yang bertanggungjawab, memberikan pendidikan dan pencerahan kepada masyarakat, terutama anak-anak. Sehingga anak-anak kita aman ketika menonton siaran TV.” Jelasnya.
Dalam perkiraan Muzzammil, pembahasan RUU ini akan selesai di Panja dan harmonisasi di Badan Legislasi pada masa sidang sekarang. Kemudian masa sidang berikutnya RUU ini sudah resmi menjadi RUU inisiatif dari DPR yang akan dibahas dengan Pemerintah.

Editor: Johnson Simanjuntak

Dahlan ingin Masalah Kepmen Diselesaikan Melalui MA

Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Dahlan Iskan ingin permasalahan Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN No 236/MBU/2011 yang berujung pada wacana penggunaan hak interpelasi oleh DPR sebaiknya diselesaikan melalui Mahkamah Agung.
"Saya pikir, sudah lah. Saya sih ingin ini ke Mahkamah Agung saja, supaya fair," katanya ketika ditemui di kantor kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Kepmen BUMN Nomor KEP-236/MBU/2011 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan atau Pemberian Kuasa Menteri Negara BUMN sebagai Wakil Pemerintah kepada Direksi, Dewan Komisaris Pengawas, dan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian BUMN.
Menurut Dahlan, penyelesaian melalui MA akan lebih jelas karena lembaga itu berwenang menentukan apakah pihak tertentu melanggar hukum atau tidak.
Meski demikian, Dahlan tetap menghormati niat DPR untuk menggunakan hak interpelasi atau hak meminta keterangan pihak tertentu.
Sejumlah anggota DPR menganggap Kepmen BUMN No 236/MBU/2011 menyalahi prosedur. Keputusan itu memberikan sebagian kewenangan kepada direksi, dewan pengawas/komisaris, dan pejabat eselon I di kementerian tersebut.
Hal itu berujung kepada niat sejumlah anggota DPR untuk menggunakan hak interpelasi.
Menteri BUMN kemudian menerbutkan tiga SK, yaitu Kepmen No 164 berisikan Pedoman Penetapan Kewenangan Menteri kepada Dewan Komisaris dan Direksi; Kepmen No 165 tentang Pedoman Penetapan Kewenangan Menteri kepada Dewan Pengawas dan Direksi; dan Kepmen No 166 mengatur Penetapan Kewenangan Menteri kepada Pejabat BUMN Eselon I. (rr)

Monday, April 16, 2012

Legislator: Keberadaan RUU Keperawatan Sudah Mendesak

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI, Zuber Safawi menilai penerbitan UU tentang Keperawatan sudah sangat mendesak karena beberapa problematika kesehatan di tanah air bergantung pada pengesahan RUU tersebut oleh DPR.

"Masalah yang krusial soal pelayanan kesehatan kita masih seputar kualitas tenaga kesehatan, jumlah, serta sebarannya yang tidak merata di tanah air," ujarnya di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, masih rendahnya indeks kesehatan Indonesia, bahkan bila dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, antara lain disebabkan tidak meratanya bentuk pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan terutama perawat.
Dia mencontohkan di satu kota tenaga perawat itu bisa berlebih dan banyak tak terserap, sedangkan di daerah lain, terutamanya di kawasan, terpencil sangat kekurangan.
"Masyarakat mendapat dampak langsung dari minimnya tenaga kesehatan di daerah, baik dari jumlah maupun kualitas," ujarnya.
Selain itu, akibat tak jelasnya regulasi soal standarisasi perawat, kualitas perawat pun banyak dipertanyakan. Padahal di lapangan, lulusan sekolah perawat bermunculan mulai dari sekolah menengah kejuruan, diploma, sarjana, bahkan kini sudah ada program doktor bagi perawat.
"Karenanya dibutuhkan regulasi untuk mengatur kewenangan perawat berdasarkan kompetensinya. Hal ini akan melindungi masyarakat sebagai klien dan perawat itu sendiri," ia menambahkan.
Rendahnya angka harapan hidup masyarakat Indonesia berdasarkan data Human Development Report UNDP 2011, disinyalir merupakan imbas dari minimnya upaya preventif dan promotif kesehatan. "Saya yakin, bila peran pencegahan dan promosi kesehatan dapat optimalkan dengan menerjunkan para perawat ke daerah, maka satu masalah di Indonesia akan selesai," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa data Dirjen Pendidikan Tinggi menunjukkan terdapat sekurangnya 639 program studi keperawatan setingkat diploma dan sarjana. Bila rata-rata program studi meluluskan 40 orang mahasiswa setiap tahun, maka jumlah lulusan perawat minimal mencapai 25.560 orang per tahun.
Bila jumlah perawat pada 2011 mencapai 500 ribu orang (data Kemenkes), maka diperkirakan pada 2015, Indonesia akan kelebihan stok perawat.
"Namun masalahnya status dan kewenangan perawat yang tidak jelas menghambat mereka untuk terjun penuh melayani masyarakat. Sejumlah UU jelas melarang tenaga kesehatan selain dokter, melakukan tindakan medis terhadap pasien, hal ini membuat perawat dibayangi sanksi hukum ketika mereka bekerja," katanya.
Dalam RUU keperawatan yang tengah dibahas DPR, perawat berizin diberikan kewenangan untuk melakukan praktik mandiri sesuai dengan aturan yang berlaku, setelah mendapatkan registrasi dari lembaga yang berwenang. Hal ini akan memberikan keleluasaan perawat berizin menangani tindakan preventif dan promotif kesehatan pada masyarakat, menangani pasien pasca pengobatan dan dalam masa pemulihan, serta memberikan pertolongan medis sesuai kompetensinya dan aturan yang berlaku.

RUU ini juga mengatur pembentukan konsil keperawatan yang berfungsi dalam pengaturan, penetapan, pengesahan, dan pengawasan praktik Keperawatan. Selain itu, dibentuk kolegium keperawatan yang bertanggungjawab dalam merumuskan standar pendidikan profesi, menyusun kurikulum pendidikan profesi dan menyelenggarakan uji kompetensi profesi perawat untuk disahkan oleh konsil. (rr)

Tuesday, April 10, 2012

Malam Ini Parpol Lakukan Gerakan Senyap RUU Pemilu

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sehari menjelang Rapat Paripurna RUU Pemilu, empat fraksi dari parpol yang memperoleh suara terbesar di DPR pada Pemilu 2009 lalu, telah berubah sikap terhadap empat isu krusial RUU Pemilu.
Keempat parpol itu adalah Demokrat, Golkar, PDI-Perjuangan, dan PKS.
Dalam rapat terakhirnya di DPR, Jakarta, Selasa (10/4/2012) malam, akhirnya Pansus RUU menyepakati untuk menyerahkan pengambilan keputusan keempat isu krusial tersebut melalui jalan pemungutan suara (voting) dalam Rapat Paripurna penetapan RUU Pemilu di DPR, Rabu (11/4/2012), besok.
Keempat isu krusial yang jadi perdebatan di antara sembilan fraksi DPR adalah sistem pemilu (penetapan calon terpilih), nilai ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT), daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi, dan konversi suara menjadi kursi.
Ketua Pansus RUU Pemilu, Arif Wibowo, memastikan peta atau sikap sembilan fraksi akan berubah lagi pada saat digelar rapat paripurna, besok.
Sebab, petinggi-petinggi parpol akan melakukan "pergerakan senyap" untuk lobi-lobi mencari dukungan atas empat isu krusial yang diinginkan parpolnya.
Hal ini dimungkinkan mengingat empat isu krusial yang akan masuk ke UU Pemilu itu akan menentukan kelanjutan nasib parpol di Pemilu 2014.
"Di Rapat Paripurna besok, sikap fraksi-fraksi masih bisa berubah lagi. Kan sekarang (malam) ini para 'Gatot Kaca' masih pada terbang di angkasa," kata Arif seusai memimpin Rapat Pansus.
Arif memprediksi lobi-lobi pimpinan fraksi parpol sebelum memasuki waktu voting dalam Rapat Paripurna besok akan alot.
Namun, suasana yang terjadi dalam lobi-lobi tersebut tidak akan "seramai" saat penentuan kewenangan kenaikan harga bahan bakar minyak dalam Rapat Paripurna penetapan APBN Perubahan 2012 pada pekan lalu.
"Lobinya akan panjang dan alot. Bedanya, kalau Rapat Paripurna BBM kemarin, yang tebelah. Kalau Rapat Paripurna besok pimpinan fraksi bisa bersama," ujar Arif.

Friday, April 6, 2012

Ketua Panja RUU PKS Protes KontraS

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Ketua Panja RUU PKS Eva Kusuma Sundari menyesalkan usulan Kontras yang meminta DPR menunda pengesahan RUU Penanganan Konflik Sosial. Usulan KontraS yang dimaksud, sampai ada pelurusan atas pasal-pasal yang sedang menjadi perdebatan sampai saat ini.
Alasan lain yang dikemukakan ungkap Eva, adalah bahwa pansus tidak responsif terhadap aspirasi publik, tidak berkunjung ke daerah konflik.
"Alasan itu tidak mendasar, karena pansus sudah studi lapangan ke Poso, Papua dan Aceh selain mengundang lebih dari 20 pihak ke DPR untuk konsultasi publik. Sebagai ketua panja, saya memutuskan sidang-sidang panja terbuka untuk publik. Secara pribadi, saya telah membuat press release dalam jumlah yang melebihi jumlah sidang panja yang saya pimpin," Eva menegaskan, Sabtu (7/4/2012).
Tetapi, lanjut Eva, tidak ada respon atau reaksi dari Kontras maupun elemen lain. Ini berbeda sekali denggan aktivis PSHK yang ikut lembur dalam rapat-rapat panja UU MD3, atau aktivis perempuan yang rajin datang di setiap rapat panja UU TPPO, Pornografi atau Pemilu. "Mereka serius mengawal dan melakukan intervensi sepanjang proses pembahasan RUU pasal demi pasal," Eva menegaskan.
Dalam minggu terakhir, lanjutnya lagi, Eva masih meminta draft usulan perbaikan Kontras untuk dibawa dalam dua kali rapat pansus (tanggal 4 dan 5 April).
Draft tersebut, Eva menjelaskan, dijanjikan Haris Ashar melalui telefon. Usulan tersebut tidak pernah diterima Pansus, justru kabar permintaan penundaan dengan alasan yang tidak berdasar.
"Terhadap permintaan penundaan pengesahan oleh KontaS, hal itu tergantung pada putusan paripurna tanggal 11 April mendatang karena pengesahan tingkat I sudah dilakukan pada 3 April lalu. Singkatnya, wewenang ada di fraksi-fraksi bukan di Pansus RUU PKS," Eva menegaskan.